
Kemenhut Tuntaskan Penyidikan Kasus 26 Burung
14 menit yang lalu
Pekerja menuntut upah minimum bulanan 30.000 taka saat penutupan pabrik mengganggu industri garmen Bangladesh.
Terbit · 1 min read

Ratusan pabrik garmen di Bangladesh tutup pada Kamis (12/11/2026) setelah pekerja mogok dan menolak bekerja. Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip AFP, aksi itu berlangsung di tengah tuntutan kenaikan upah minimum.
Pekerja di kawasan industri Gazipur, Ashulia, dan Savar datang ke pabrik, tetapi tidak bekerja. Mereka berupaya berunjuk rasa di jalan, namun dihadang barikade polisi.
Aksi protes yang berlangsung sejak Oktober mengancam industri garmen Bangladesh, yang bernilai US$38 miliar atau sekitar Rp684 triliun per tahun. Sektor itu menyumbang empat perlima pendapatan ekspor negara tersebut dan mempekerjakan lebih dari empat juta orang.
Para pekerja menuntut upah minimum bulanan 30.000 taka, setara sekitar US$240 atau Rp4,3 juta. Angka itu 140 persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum saat ini, yaitu 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta.
Dewan pengupahan garmen menyepakati kenaikan upah pada 4 November setelah pekerja berhari-hari memprotes. Namun, besaran upah baru dijadwalkan diumumkan pada Desember dan berlaku mulai Januari, sehingga pekerja masih menunggu kepastian kenaikannya.
Sehari sebelum penutupan massal pada Kamis, sumber Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) menyebut lebih dari 100 pabrik ditutup paksa. Seorang pekerja yang disebut bernama Khanam mengatakan para buruh datang untuk mencatat kehadiran, lalu pulang.
Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel memperingatkan kekacauan berkepanjangan dapat membuat pembeli meragukan keamanan rantai pasok Bangladesh. Menurut laporan CNBC Indonesia, ia juga menilai gangguan itu merugikan bisnis, pekerja, dan perekonomian, serta sulit diperbaiki.
BGMEA menyerukan ketenangan sementara negosiasi berlanjut. Presiden BGMEA Mahmudul Hasan mengatakan kepada surat kabar lokal Prothom Alo bahwa negosiasi dewan pengupahan tidak dapat berjalan bersamaan dengan kerusuhan di pabrik; para pemilik pabrik juga mempertimbangkan kebijakan tidak bekerja berarti tidak dibayar.