Pemerintah Andalkan DEFA untuk Perluas Pasar UMKM

Pemerintah menargetkan perluasan akses pasar digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia melalui pelaksanaan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan tersebut telah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harapan bahwa DEFA dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Ia menyampaikan keterangan itu di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Kawasan ASEAN memiliki sekitar 693 juta penduduk yang berpotensi dijangkau pelaku usaha Indonesia. Berdasarkan e-Conomy SEA 2026, nilai perdagangan bruto ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 446 miliar dolar AS pada 2035.

Pelaksanaan DEFA diharapkan memperluas pasar digital dan meningkatkan transaksi lintas negara. Kesepakatan itu juga mendorong penggunaan dokumen perdagangan elektronik, proses kepabeanan yang lebih sederhana, serta keterhubungan melalui ASEAN Single Window.

Penyelarasan aturan perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, diharapkan menekan biaya transaksi serta mempercepat proses ekspor dan impor. Prosedur yang lebih sederhana dapat membantu UMKM terhubung dengan rantai pasok kawasan dan menjual produk ke konsumen negara ASEAN lainnya.

DEFA juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan antarsistem pembayaran digital, termasuk memperluas penggunaan QRIS di kawasan. Airlangga mengatakan interoperabilitas pembayaran diharapkan memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi bagi UMKM.

Pemerintah turut mendorong peningkatan keterampilan digital dan kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN. Menurut Airlangga, peluang penguatan teknologi meliputi kecerdasan artifisial, keamanan siber, pusat data, dan komputasi awan.

Pelaksanaan kesepakatan juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan kepercayaan konsumen, termasuk melalui kerja sama pencegahan penipuan daring. Pemerintah Indonesia akan mempercepat ratifikasi, menyiapkan aturan domestik, serta mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan komitmen DEFA.