Pemerintah Perluas Skema Penempatan DHE SDA

Pemerintah memperluas skema penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan menambah negara mitra dan bank penempatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan itu dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast pada November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Perluasan tersebut mencakup penunjukan bank non-BUMN sebagai bank devisa, selain lima bank milik negara. Airlangga menyebut acara itu berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 mengatur eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan sedikitnya 30 persen hasil ekspor selama minimal tiga bulan. Penempatan dilakukan pada bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia, termasuk bank non-BUMN.

Persyaratan kepemilikan saham berlaku bagi perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki sedikitnya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah yang ditetapkan. Pemegang saham tersebut harus memiliki setidaknya 10 persen saham.

Daftar yang ditetapkan mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, China dan Hong Kong, Kanada, Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Lima bank milik negara yang disebut adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia.

Pemerintah juga menunjuk 11 bank non-BUMN. Di antara bank yang disebut Airlangga ialah OCBC NISP, Citibank, JPMorgan, ICBC, HSBC, MUFG, Deutsche Bank, dan Standard Chartered.

Usulan revisi aturan mencakup perluasan jenis entitas bisnis yang dapat memenuhi persyaratan serta pengakuan kepemilikan saham tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir. Airlangga juga menyatakan pemerintah menyiapkan tata kelola ekspor batu bara, minyak nabati, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai perantara tunggal.

Melalui Portal DSI atau NADI yang terhubung dengan CEISA dan SINSW, PT DSI akan meninjau, memeriksa, dan menyetujui dokumen ekspor, termasuk kontrak dan Pemberitahuan Ekspor Barang. Lembaga itu juga akan mengawasi proses sebelum dan sesudah kepabeanan, sedangkan transaksi tetap berlangsung langsung antara eksportir dan pembeli.

Eksportir tetap bertanggung jawab memenuhi persyaratan dan wajib mengirimkan seluruh dokumen melalui portal. Pemerintah menargetkan perubahan regulasi selesai pada pertengahan November 2026, pengujian sistem dimulai 15 November 2026, dan uji coba terbatas berlangsung 15 Desember 2026 sebelum portal beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.