
Politikus Republik Salahkan Trump atas Kekalahan
16 menit yang lalu
Pemprov Jatim menolak permohonan hibah untuk 2027; usulan ke Pemkab Blitar dipangkas dalam pembahasan anggaran.
Terbit · 2 min read

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak permohonan hibah Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam untuk 2027. Menurut laporan CNN Indonesia, yayasan mengajukan Rp25 miliar untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu.
Rencana pembangunan itu disebut berlokasi di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan adanya proposal, tetapi tidak merinci nilai yang diajukan; ia menyampaikan keterangan tersebut pada Senin (9/11/2026).
Adhy mengatakan Pemprov Jawa Timur memutuskan tidak memenuhi permohonan untuk 2027. Ia menyebut pemerintah daerah perlu selektif dalam menentukan penerima hibah, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan manfaat bagi masyarakat.
“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” kata Adhy saat dikonfirmasi. Ia juga mengatakan, “Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang. Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” ucapnya.
Selain mengajukan permohonan kepada pemerintah provinsi, yayasan juga mengajukan Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027. Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah mengatakan usulan itu dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar dan nilainya dipangkas menjadi Rp2,3 miliar.
“Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar,” kata Beky kepada awak media. Menurut laporan yang sama, ketentuan hibah APBD antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam aturan itu, hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada penerima dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Pemberiannya tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak dilakukan terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Penerima hibah dapat mencakup pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia. Yayasan dan organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan, termasuk pengesahan badan hukum, domisili di wilayah pemerintah daerah terkait, serta memiliki sekretariat tetap di daerah tersebut.
Pengajuan proposal tidak otomatis membuat hibah cair. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi permohonan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, prioritas urusan pemerintahan, serta asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat sebelum memasukkannya ke perencanaan dan penganggaran APBD.