
Gunung Dukono Erupsi Tiga Kali pada 13 November
19 menit yang lalu
Kesepakatan mendukung proyek tenaga surya dan ditujukan untuk mengurangi emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Terbit · 2 min read

PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Perjanjian Pembelian Hasil Mitigasi (MOPA) pertama di Indonesia. Kesepakatan itu menjadi bagian dari kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia untuk mendukung proyek energi bersih.
Penandatanganan berlangsung di Antalya, Turki, pada Rabu (11/11/2026), dalam Konferensi Para Pihak ke-31. Pendanaan karbon dari kemitraan tersebut akan diarahkan, antara lain, untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyebut perjanjian itu sebagai langkah untuk menerjemahkan kerja sama internasional menjadi aksi mitigasi di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah menghubungkan prioritas iklim nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, dan pendanaan mitra melalui Kemitraan Iklim dan Karbon Indonesia.
Jumhur menyatakan kerja sama tersebut menjalankan kesepakatan bilateral Indonesia-Norwegia berdasarkan Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Ia juga mengatakan pemerintah menyiapkan aturan perdagangan karbon, termasuk registri, otorisasi, serta pelaporan dan pencatatan, untuk mencegah penghitungan ganda pengurangan emisi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, mengatakan program ini ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂. Menurut Sigrun, dukungan Norwegia akan membantu pembangunan PLTS di Indonesia sekaligus memperkuat pasokan listrik bersih dan ketahanan energi.
Indonesia akan menjalankan Insentif Berbasis Hasil Pembangkit (GBI), yaitu skema yang memberi insentif berdasarkan hasil pengurangan emisi. Tahap awalnya berfokus pada proyek energi terbarukan yang tersambung ke jaringan listrik, terutama PLTS, termasuk yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai (BESS).
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan pembiayaan karbon internasional dapat membantu mengubah agenda transisi energi menjadi investasi dan proyek. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lain.
Suroso menyebut PLN telah memperoleh pembiayaan transisi energi sebesar US$2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor sejak COP30. Ia juga menyampaikan ada potensi tambahan US$300 juta untuk proyek energi yang mendekati tahap penutupan pembiayaan, serta menekankan perlunya kerja sama pemerintah, investor, pengembang, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dan penyedia teknologi.