
AS Siapkan Simulator Reaktor Modular untuk Indonesia
19 menit yang lalu
Pramono mempertahankan keputusan UMP, sementara Said Iqbal meminta revisi dan KSPI menyiapkan langkah lanjutan.
Terbit · 1 min read

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Pramono mengatakan nilai upah sebaiknya dibandingkan dengan ukuran yang sepadan.
Pramono menyampaikan tanggapan itu di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Menurut Pramono, penetapan UMP merupakan hasil pembahasan antara pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah. Ia menyebut proses pembahasannya tidak mudah dan keputusan yang disepakati akan dijalankan.
Pramono mengatakan UMP Jakarta bertambah 7,1 persen atau Rp407.065 dari tahun sebelumnya. Ia juga menilai posisi UMP Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan provinsi lain jika perbandingannya dilakukan secara setara.
Said Iqbal menilai nilai UMP sekitar Rp6,13 juta belum mencukupi kebutuhan hidup layak di ibu kota. Ia membandingkannya dengan proyeksi UMK Bekasi sebesar Rp6,3 juta.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026), Said meminta UMP Jakarta diubah menjadi Rp6.210.000 per bulan. Ia menyebut usulan itu mengacu pada perhitungan unsur buruh di Dewan Pengupahan, dengan inflasi DKI 3,01 persen, pertumbuhan ekonomi 5,67 persen, dan indeks tertentu 1,0.
Said mengkritik penggunaan indeks 0,77 dalam penetapan UMP Jakarta. Menurutnya, UMK Bekasi dapat mencapai Rp6.350.000 apabila menggunakan indeks 1,0.
KSPI DKI Jakarta menyatakan akan mengajukan keberatan resmi dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika permintaan revisi tidak dipenuhi. Kelompok buruh juga menyiapkan kampanye kepada publik dan demonstrasi berikutnya di Balai Kota. Mereka turut meminta DPRD DKI mengundang gubernur untuk membahas kebijakan pengupahan.