
FBI Sebut Peretas Korut Curi Kripto 400 Juta Dolar AS
9 menit yang lalu
Restitusi pajak naik 5,02 persen, sementara pencairan bagi UMKM dan industri padat karya dipercepat.
Terbit · 1 min read

Kementerian Keuangan mencatat restitusi pajak yang telah dicairkan mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026, naik 5,02 persen dari Rp198,71 triliun pada September 2026. Menurut laporan CNBC Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mempercepat pencairan bagi UMKM dan industri padat karya.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan percepatan pencairan dilakukan dengan mengutamakan UMKM dan industri padat karya.
Hingga Oktober 2026, realisasi restitusi untuk UMKM tercatat Rp7,14 triliun. Sebanyak 125.375 wajib pajak UMKM mengajukan permohonan restitusi. Pada September-Oktober, pencairannya rata-rata Rp604,91 miliar per bulan.
Menurut laporan yang sama, rata-rata pencairan restitusi UMKM pada September-Oktober meningkat 86,5 persen dibandingkan rata-rata Rp324,33 miliar per bulan pada Mei-Agustus 2026.
Untuk industri padat karya, restitusi yang dicairkan mencapai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak pemohon. Nilai itu setara dengan 92,1 persen dari total permohonan sektor tersebut.
Rata-rata pencairan untuk industri padat karya pada September-Oktober mencapai Rp363,27 miliar per bulan, naik 55,8 persen dari rata-rata Rp233,21 miliar per bulan pada Mei-Agustus 2026.
Bimo menyebut sisa permohonan yang perlu dicairkan berjumlah Rp418 miliar pada November-Desember 2026. Ia mengatakan percepatan ditujukan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga keberlangsungan produksi, dan menopang penyerapan tenaga kerja.
Bimo mengatakan seluruh restitusi diaudit berdasarkan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (9/10/2026), ia telah meminta agar restitusi segera dibayarkan untuk sektor yang membutuhkan likuiditas. Ia juga mengatakan, "Manajemen restitusi akan segera kita longgarkan. Dan DJP sudah mulai longgarkan ini."