
Menlu Sampaikan Pesan RI di KTT ASEAN dan APEC
17 menit yang lalu
Upah minimum Sulawesi Selatan naik 7,98 persen menjadi Rp4.233.913,25 per bulan.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka itu naik Rp312.824,46 atau 7,98 persen dibandingkan UMP 2026.
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra menyampaikan penetapan tersebut di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (21/11/2026). Ia mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan itu.
Ketentuan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027. Besaran upah minimum mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Andi Winarno menyebut upah minimum sebagai instrumen penting kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, kebijakan itu perlu menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, dan iklim investasi.
Penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi 2027 mengacu pada sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Acuan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pemerintah provinsi juga mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama Tripartit. Proses tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Andi Winarno mengatakan persentase kenaikan UMP 2027 lebih tinggi daripada kenaikan 2026 sebesar 7,21 persen. Pada tiga tahun sebelumnya, kenaikan tercatat 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Data pemerintah provinsi menunjukkan estimasi kebutuhan hidup layak Sulawesi Selatan pada 2026 sebesar Rp3.915.118. UMP 2027 lebih tinggi Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen dari estimasi tersebut.
Andi Winarno mengatakan kenaikan upah merupakan bagian dari upaya memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Ia menilai peningkatan itu juga perlu diimbangi dengan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing usaha.