
KKP Verifikasi Tujuh Lokasi KNMP di Cirebon
10 menit yang lalu
Mendagri meminta pemerintah daerah mengoptimalkan belanja dan memperbaiki iklim investasi.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyatakan capaian ekonomi Indonesia merupakan gabungan kinerja pemerintah pusat dan daerah.
Arahan itu disampaikan Tito pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Jumat (20/11/2026). Forum tersebut mengangkat tema Daerah Kuat Indonesia Berdaulat.
Tito mengatakan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara maju, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja produktif, wilayah yang luas, dan posisi geografis strategis. Menurut dia, potensi itu perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta kepala daerah memahami empat komponen pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Ekspor neto merupakan nilai ekspor setelah dikurangi impor.
Dalam konsumsi rumah tangga, Tito menyebut daya beli sebagai indikator penting. Ia menilai konsumsi yang rendah dapat menggambarkan persoalan daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.
Tito mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan belanja agar uang beredar di masyarakat dan menggerakkan ekonomi. Menurut dia, belanja tidak cukup sekadar terserap dalam anggaran, tetapi juga harus berdampak pada kegiatan ekonomi.
Untuk menarik investasi, ia meminta kepala daerah mempermudah perizinan, memperkuat pelayanan publik, dan mencegah pungutan liar. Tito menilai investasi dapat membuka lapangan kerja serta menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, perhotelan, dan pariwisata.
Ia juga mendorong hilirisasi produk unggulan daerah agar bernilai tambah dan mampu bersaing di pasar ekspor. Tito mencontohkan kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan produk kelapa di Maluku Utara.
Forum itu turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, serta perwakilan pemerintah daerah di Nusa Tenggara dan Maluku.