
Pemkab Bandung Awasi Penyaluran LPG 3 Kg lewat KDKMP
8 menit yang lalu
Tito meminta pemerintah daerah berdialog dengan pekerja dan pengusaha dalam menetapkan upah minimum 2027.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal penetapan upah minimum 2027. Ia mendorong dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar prosesnya berjalan kondusif dan menghasilkan kesepakatan.
Tito menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disertai sosialisasi penetapan upah minimum 2027 dan perlindungan sosial. Kegiatan berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan daerah. Pemerintah provinsi diminta menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Ia meminta pemerintah daerah mengadakan pembicaraan tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. Menurut Tito, dialog itu diharapkan menghasilkan formula pengupahan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.
Tito menyebut kesepakatan yang memuaskan semua pihak mungkin sulit dicapai, tetapi ia berharap mayoritas pihak dapat menerimanya. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan mengoordinasikan pengawalan proses tersebut bersama pemerintah daerah.
Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat panduan lebih terperinci bagi daerah. Pedoman itu mencakup langkah pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan penetapan upah. Ia berharap seluruh proses penetapan upah minimum selesai pada Desember.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang turut hadir dalam forum, menyampaikan batas penetapan Upah Minimum Provinsi ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Lima hari sesudahnya, penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi dijadwalkan dilakukan.
Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota, Yassierli menyebut batas penetapannya paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari kemudian. Ia mengatakan kementeriannya akan menerbitkan surat edaran terperinci beserta lampiran data Badan Pusat Statistik sebagai bahan pertimbangan penetapan upah minimum.