
Kapolda NTT Tegaskan Penanganan Kasus Bupati Kupang
19 menit yang lalu
Penetapan upah 2027 merujuk undang-undang dan mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Terbit · 1 min read

Menurut Yassierli, dasar mekanisme penetapan upah minimum 2027 tercantum dalam Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), Yassierli menyampaikan bahwa aturan tersebut menugaskan gubernur menetapkan UMP dan UMSP. Penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
Penghitungan upah minimum akan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Yassierli mengatakan kerja sama diperlukan agar penetapan upah tahunan berlangsung baik dan adil bagi semua pihak. “Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun estimasi KHL dengan menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik. Estimasi tersebut mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Untuk tingkat kabupaten/kota, estimasi KHL disusun melalui pengelompokan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi itu sebagai bahan pertimbangan dan mengadakan dialog sosial untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan.
Jadwal pemerintah menetapkan pengumuman UMP paling lambat 21 November 2026, kemudian UMSP pada 26 November 2026. Batas penetapan UMK adalah 25 November 2026, sedangkan UMSK ditetapkan paling lambat 30 November 2026.