Kemenpar Nilai Status UNESCO Bantu Promosi Geopark

Kementerian Pariwisata menilai pengakuan UNESCO Global Geoparks (UGGp) dapat membantu promosi geopark sebagai tujuan wisata berkelanjutan sekaligus menjadi acuan standar internasional. Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya menyampaikan pandangan itu di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Nia mengatakan pengakuan tersebut dapat membantu memperkenalkan geopark kepada pasar wisatawan mancanegara yang memperhatikan kelestarian alam dan budaya. Lima geopark Indonesia memperoleh status kartu hijau dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks di Paris, Prancis, pada 2–4 November 2026.

Kelima kawasan itu adalah Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep. Kementerian Pariwisata berupaya mempertahankan status yang telah diperoleh kawasan-kawasan tersebut.

Menurut Nia, kartu hijau diberikan kepada kawasan berstatus UGGp yang lolos evaluasi ulang setiap empat tahun dan memenuhi standar konservasi. Ia menegaskan predikat itu perlu dijaga.

Nia juga menyebut geopark dapat mendorong perubahan wilayah melalui keterpaduan konservasi alam, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan pergeseran pariwisata dari wisata massal menuju wisata berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam Indonesia Tourism Outlook 2026/2027, para ahli memproyeksikan pengalaman wisata dan pengaruh media sosial akan membentuk arah pariwisata Indonesia. Lima tren yang diperkirakan menonjol ialah wisata acara, dampak media sosial, wisata ramah lingkungan, kuliner dan gastronomi, serta wisata alam dan petualangan.

Nia menilai kelima tren itu berkaitan dengan wisata geopark, termasuk UGGp Bojonegoro. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan pengelola juga berupaya memperkuat pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan periode 2025–2034.

Upaya tersebut mencakup peningkatan sarana informasi dan keselamatan pengunjung, pelatihan pemandu, penguatan edukasi taman bumi, serta riset. Kementerian Kebudayaan dan KNIU turut terlibat bersama Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan badan pengelola.