
Tanah Longsor Kembali Terjadi di Pejaten
15 menit yang lalu
Usulan itu menempatkan pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung untuk menangani sengketa pilkada.
Terbit · 1 min read

Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Agus Widjajanto mengusulkan pembentukan peradilan khusus pilkada di bawah Mahkamah Agung. Ia menggagas mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi, independen, dan memberikan kepastian hukum.
Gagasan itu tertuang dalam disertasi yang dipertahankan Agus pada sidang promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Agus menyatakan pemilihan langsung juga perlu didukung peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Agus menilai kewenangan penyelesaian sengketa pilkada saat ini tersebar di sejumlah lembaga. Bawaslu menangani sengketa proses, peradilan tata usaha negara menangani sengketa administratif, dan Mahkamah Konstitusi menangani perselisihan hasil.
Tindak pidana pemilihan ditangani melalui peradilan umum dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menangani pelanggaran kode etik penyelenggara. Menurut Agus, pembagian tersebut berisiko menimbulkan ketidaksinkronan, terutama ketika satu peristiwa memiliki beberapa dimensi hukum.
Sebagai solusi, ia mengusulkan peradilan ad hoc pilkada pada pengadilan tinggi di setiap provinsi. Peradilan itu akan berada dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.
Dalam rancangan Agus, pengadilan tinggi memeriksa perkara pada tingkat pertama, termasuk fakta, saksi, dokumen, dan alat bukti. Mahkamah Agung menjadi tingkat upaya hukum kasasi. Ia berharap model itu mendekatkan peradilan dan sumber pembuktian kepada masyarakat di daerah serta mengurangi hambatan geografis dan biaya.
Agus juga mengusulkan hakim dan panitera yang kompeten dalam hukum tata negara, kepemiluan, administrasi negara, dan pidana pemilihan. Menurutnya, peradilan khusus tersebut memerlukan hukum acara tersendiri, jaminan independensi hakim, transparansi sidang, dan dukungan teknologi digital.
Untuk landasan konstitusionalnya, Agus mengusulkan perubahan terbatas pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24C UUD 1945, disertai penyesuaian undang-undang terkait. Ia berharap pemerintah dan pembentuk undang-undang mempertimbangkan gagasan tersebut; dalam sidang yang dipimpin Imam Mulyana dengan ketua promotor I Gede Pantja Astawa, Agus dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.