
AS Kesulitan Menutup Jalur Perdagangan Iran
18 menit yang lalu
KPK memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi, sementara Kapolri memerintahkan penindakan terhadap calo pencari kerja.
Terbit · 1 min read

ANTARA merangkum lima peristiwa hukum yang menjadi sorotan pada Rabu (11/11/2026), termasuk pemeriksaan Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN dan perintah Kapolri untuk menindak calo pencari kerja.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap HRM, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GRIB Jaya, sebagai pihak swasta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Budi, keterangan HRM diperlukan penyidik untuk mengungkap perkara tersebut. Dalam laporan yang sama, ANTARA juga memberitakan tanggapan KPK atas temuan Indonesia Corruption Watch mengenai pengadaan jasa pemengaruh di dua kementerian pada periode 2024-2026.
ICW mencatat nilai pengadaan jasa pemengaruh itu sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Budi mengatakan KPK akan menilai apakah temuan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan mendalami apakah perkara itu termasuk kewenangan lembaganya.
ANTARA turut melaporkan bantahan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai isu personel polisi memasuki area kampus saat pengamanan unjuk rasa di sekitar Bundaran UGM. Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo menyebut massa yang dihalau dari kawasan Malioboro melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM.
Menurut laporan yang sama, Rano Alfath dari DPR RI menilai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana perlu memastikan aset korban tindak pidana dapat dikembalikan. Ia menyoroti perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang berdampak pada banyak korban.
Rano menyatakan kepastian pengembalian aset perlu dibangun sejak penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan jajarannya menindak calo yang memungut biaya dari pencari kerja. Dalam kegiatan peluncuran Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Rabu (11/11/2026), ia juga meminta masyarakat melaporkan praktik percaloan di dalam maupun di luar perusahaan.