
BI Sumut dan BRIN Finalisasi Kajian KEK Danau Toba
14 menit yang lalu
Afriendi Sikumbang menilai aturan lintas lembaga diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan keadilan restoratif.
Terbit · 1 min read

Afriendi Sikumbang, Ketua DPW APSI DKI Jakarta, mendorong penyusunan prosedur operasi standar bersama untuk menyelaraskan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.
Afriendi menyampaikan usulan itu di Jakarta pada Selasa (17/11/2026). Gagasannya juga dibahas dalam disertasi doktor hukum yang ia pertahankan dan diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat.
Ia menilai, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berlaku, penerapan pendekatan tersebut terkendala aturan internal yang berbeda di tiap lembaga penegak hukum.
Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, menurut Afriendi, masing-masing memiliki pedoman seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung. Perbedaan itu dapat memicu ketidaksamaan penerapan di lapangan.
Afriendi menyebut KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku pada awal 2026. Ia menilai kedua aturan tersebut mengarahkan pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan, termasuk melalui keadilan restoratif.
Meski mekanisme itu telah diatur dalam undang-undang, ia berpandangan aturan teknis dan SOP lintas lembaga masih diperlukan. Menurutnya, pedoman bersama dapat mengurangi perbedaan penafsiran di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat itu juga menyoroti ketentuan tentang pengawasan pengadilan dan pembatasan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tertentu. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia aparat perlu mendukung pelaksanaannya.
Afriendi menekankan perlindungan hak korban agar proses perdamaian memulihkan kerugian, bukan sekadar menghentikan perkara. Ia berharap gagasan harmonisasi aturan teknis dapat menjadi rujukan pemerintah dan aparat dalam menjalankan KUHP dan KUHAP baru.