
Bilal Hasan Turunkan Celana saat Sesi Tatap Muka UFC 334
21 menit yang lalu
Vonis terbaru menambah akumulasi hukuman Arnon menjadi lebih dari 34 tahun. Dua perkara lain masih menunggu putusan.
Terbit · 1 min read

Pengadilan Thailand menjatuhkan tambahan hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan kepada aktivis prodemokrasi Arnon Nampa. Vonis itu membuat total hukuman yang telah diterimanya melampaui 34 tahun pada Senin (2/11/2026).
Putusan tersebut berkaitan dengan demonstrasi di Bangkok pada 25 November 2020. Thai Lawyers for Human Rights menyatakan Arnon dan empat terdakwa lainnya masing-masing semula dihukum empat tahun penjara.
Masa hukuman kelima terdakwa kemudian dikurangi menjadi dua tahun delapan bulan setelah kesaksian mereka dianggap membantu jalannya persidangan.
Thai Lawyers for Human Rights menyebut perkara ini sebagai satu dari 14 kasus penghinaan terhadap monarki yang menjerat Arnon. Dua perkara lain masih menunggu putusan pengadilan.
Sebelum vonis terbaru, akumulasi hukuman penjara Arnon tercatat 31 tahun sembilan bulan. Pengacaranya, Krisadang Nutcharut, berpendapat undang-undang penghinaan monarki digunakan untuk menekan oposisi.
Krisadang mengatakan undang-undang tersebut telah menjadi alat politik untuk menghadapi pihak oposisi.
Arnon mulai dikenal luas ketika aksi-aksi anak muda meluas di Thailand pada 2020. Saat berunjuk rasa di Bangkok pada Agustus tahun itu, ia memakai kostum Harry Potter dan menyerukan agar institusi monarki dapat diawasi serta dimintai pertanggungjawaban.
Dalam aksi lain pada November 2020, Arnon menuntut transparansi terkait pengalihan saham Siam Commercial Bank dari Crown Property Bureau. Raja Maha Vajiralongkorn tercatat sebagai pemegang saham terbesar perusahaan induk bank tersebut, SCBx, dengan kepemilikan 23,6 persen.
Arnon mengatakan dirinya tidak terkejut dengan putusan terbaru dan berharap Thailand menjadi lebih terbuka agar persoalan sensitif dapat dibicarakan secara bebas. Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand menetapkan hukuman penjara tiga sampai 15 tahun bagi orang yang dianggap merendahkan martabat atau mengancam raja, ratu, penerus takhta, maupun wali raja.