
WHO Catat Kenaikan ISPA di Gaza
20 menit yang lalu
Penyelesaian kasus mencapai 60 persen dari total lebih dari 58 ribu kasus yang tercatat selama 12 tahun.
Terbit · 1 min read

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih dari 58 ribu kasus yang tercatat selama 12 tahun. Capaian itu dihitung hingga 3 November 2026.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, menyampaikan data tersebut dalam keterangan di Surakarta, Jawa Tengah. Ia menyebut tingkat penyelesaian kasus pada periode itu mencapai 60 persen.
Yaved menjelaskan, penanganan kasus pertanahan dibagi menjadi sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan itu mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024.
Sengketa mencakup perselisihan tanah antarindividu, badan hukum, atau lembaga yang dampaknya tidak meluas. Konflik melibatkan pihak-pihak tersebut dan memiliki kecenderungan atau telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan adalah perselisihan yang diproses dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Yaved mengatakan, 35.294 kasus telah diselesaikan dari keseluruhan lebih dari 58 ribu kasus.
Khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menuntaskan 1.164 kasus. Yaved menyebut terdapat 21.000 kasus bawaan dari tahun-tahun sebelumnya dan 3.392 kasus baru yang masuk pada tahun itu.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN Hendra Gunawan memaparkan, penanganan tindak pidana pertanahan pada 2026 menyelamatkan aset senilai sekitar Rp5,286 triliun. Nilai itu lebih rendah daripada sekitar Rp23 triliun pada tahun sebelumnya.
Hendra juga menyampaikan jumlah Target Operasi yang ditangani naik dari 102 pada 2025 menjadi 120 pada 2026. Dari jumlah tersebut, 100 target telah diselesaikan pada 2026, sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah yang diselesaikan tercatat 10.