Dua Pemohon Minta MK Batasi Pengecualian Bakar Lahan

Dua pemohon mengajukan uji materiil atas aturan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/11/2026). Menurut laporan CNNIndonesia.com, mereka meminta pengecualian itu hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun berdasarkan kearifan lokal.

Para pemohon adalah Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara sekaligus perwakilan Masyarakat Adat Dayak Taboyan, serta Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau. Permohonan itu menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.