
Penataan Kabel di Kedoya Ditargetkan Rampung Dua Pekan
10 menit yang lalu
Pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi hibah Pilkada Lombok Barat.
Terbit · 1 min read

Kejaksaan Negeri Mataram memeriksa puluhan anggota panitia pemungutan suara (PPS) dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 Kabupaten Lombok Barat senilai Rp24,1 miliar. Menurut laporan ANTARA, pemeriksaan masih berlangsung di kalangan PPS di tiap desa.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Ida Made Oka Wijaya menyampaikan keterangan itu di Mataram, Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan dilakukan bertahap dengan mendatangi saksi di setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.
“Pemeriksaan masih di kalangan PPS yang ada di tiap-tiap desa,” kata Oka. Ia menyebut puluhan anggota PPS telah diperiksa dalam rangkaian penyidikan tersebut.
Selain memeriksa saksi, penyidik mengumpulkan dokumen untuk melengkapi dan memperkuat alat bukti. Oka mengatakan penyidik mengevaluasi bukti yang telah diperoleh untuk menilai analisis pembuktiannya.
Sebelumnya, penyidik juga memeriksa Kepala Subbagian Teknis KPU Lombok Barat Muhammad Heri Wijaya. Heri menerangkan KPU Lombok Barat menerima hibah Rp24 miliar dari pemerintah kabupaten pada 2024 dan tambahan Rp100 juta pada 2025.
Dana hibah total Rp24,1 miliar itu disalurkan dalam dua tahap, masing-masing 60 persen dan 40 persen melalui APBD Perubahan, untuk membiayai Pilkada. Menurut laporan yang sama, Heri menyatakan dana telah digunakan dan dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada penyidik.
Heri menyatakan penggunaan anggaran telah sesuai peruntukan dan mengaku tidak menemukan penyimpangan. Sementara itu, Kejaksaan menangani dugaan perubahan mekanisme penggunaan anggaran tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pemberi hibah.