
Cak Imin Ungkap Dua Agenda di Istana Bogor
17 menit yang lalu
Kemlu mengingatkan risiko tawaran perkawinan dengan WNA dan meminta calon pasangan memeriksa latar belakang serta legalitasnya.
Terbit · 1 min read

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau masyarakat Indonesia mewaspadai tawaran perkawinan dengan warga negara asing (WNA) yang berisiko menjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan. Menurut laporan ANTARA, imbauan itu disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah kepada wartawan secara tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Heni meminta masyarakat berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA, terutama jika disertai janji mahar atau keuntungan finansial besar. Ia juga mengingatkan risiko penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Menurut Heni, dalam kasus pengantin pesanan yang pernah ditangani, korban WNI umumnya tertarik pada janji stabilitas ekonomi dan mahar dalam jumlah besar. Ia mengatakan sebagian laki-laki WNA juga memberi kesan memiliki kondisi ekonomi lebih baik.
Heni menyebut ada anggapan keliru bahwa perkawinan dalam kasus pengantin pesanan hanya bersifat informal, seperti nikah siri. Padahal, menurut dia, perkawinan tersebut dapat dilangsungkan secara resmi di negara tujuan.
“Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak,” ujar Heni, sebagaimana dikutip ANTARA. WNI yang ingin mengakhiri perkawinan itu juga harus mengikuti ketentuan hukum di negara tujuan sehingga proses perceraian tidak dapat dilakukan dengan mudah.
Karena itu, Heni mengimbau masyarakat yang hendak menikah dengan WNA untuk memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Heni juga menyatakan dukungan terhadap langkah kepolisian mengungkap praktik TPPO bermodus pengantin pesanan yang melibatkan tiga korban WNI ke China baru-baru ini. Ia berharap pihak yang terbukti terlibat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain penegakan hukum, Heni mengingatkan pentingnya pemenuhan hak korban, termasuk restitusi, pendampingan, dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang mungkin dialami.