Komnas HAM Minta Polri Usut Dugaan Kekerasan di Yogyakarta

Menurut laporan ANTARA, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat saat mengamankan aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta.

Aksi tersebut berlangsung pada 10 November 2026 di sejumlah lokasi, termasuk Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer. Komnas HAM menyatakan mulai memantau peristiwa itu pada 11 November.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan lembaganya memberi perhatian serius terhadap dugaan tersebut. Pemantauan dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, lembaga itu menerima laporan dugaan tindakan represif yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada pada malam 10 November hingga dini hari.

Dalam kronologi yang disampaikan Polda DIY, aksi di beberapa lokasi awalnya berlangsung damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB, lalu berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta. Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang identitasnya belum diketahui dilaporkan melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas di luar gedung DPRD.

Menurut kronologi tersebut, aparat gabungan kemudian menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga bundaran UGM. Komnas HAM juga meminta penyelidikan atas dugaan aparat memasuki kawasan kampus.

Komnas HAM menyatakan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan, dengan pembatasan yang harus sesuai hukum. Lembaga itu meminta Kapolri menyelidiki aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan berlebihan, memastikan penggunaan kekuatan secara proporsional, dan mengevaluasi pola pengamanan demonstrasi.

Komnas HAM turut meminta pembebasan peserta yang menyampaikan pendapat secara damai serta pemberian bantuan hukum. Lembaga itu juga meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan aparat bertindak profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia, serta mengimbau masyarakat menyampaikan pendapat secara damai.