
ANTARA: Video Rudal Houthi di Makkah Hoaks
9 menit yang lalu
KPK memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi untuk mendalami dana yang disiapkan Summarecon.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dana Rp800 juta yang disiapkan PT Summarecon Agung Tbk untuk Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya terkait pengamanan lahan. Pendalaman dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal itu setelah pemeriksaan Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Budi mengatakan Summarecon menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam pengurusan hak guna bangunan. Menurut dia, perusahaan itu juga menyiapkan uang untuk HRM terkait pengamanan lahan yang dikelolanya di Kabupaten Bogor.
“PT SMC (Summarecon) ini tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantah (Kantor Pertanahan) Kabupaten Bogor I dalam pengurusan HGB (hak guna bangunan), tetapi juga menyiapkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada HRM dalam hal untuk pengamanan lahan-lahan yang dikelola oleh PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Budi di Jakarta pada Rabu malam.
Budi menilai keterangan HRM membantu penyidik mengungkap kronologi perkara dan pendalaman mengenai penyiapan uang. Ia mengatakan penyidik juga mendalami dugaan pemberian suap kepada sejumlah pihak di ATR/BPN.
Setelah diperiksa KPK pada Rabu sore, HRM mengatakan uang Rp800 juta itu diterima pihaknya dari tim kuasa hukum Summarecon. Ia menyebut perusahaan meminta bantuan GRIB Jaya untuk memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan ATR/BPN.
ANTARA melaporkan bahwa para tersangka mencakup pejabat ATR/BPN, Presiden Direktur Summarecon Agung Tbk, seorang pihak swasta yang disebut sebagai perantara, mantan Bupati Kebumen, seorang pengurus Partai Golkar, serta dua pihak swasta. KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan pada September 2026 di sejumlah kantor dan rumah yang terkait dengan penyidikan, termasuk kantor Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor.