
Dampak Air Tercemar pada Kesehatan Tubuh
22 menit yang lalu
KPK mendukung proses hukum Polri dan menyatakan belum menerima informasi mengenai pihaknya yang menjadi sasaran penyadapan.
Terbit · 1 min read

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lain. Menurut laporan CNNIndonesia.com, dukungan itu disampaikan setelah Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut KPK termasuk pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan sikap tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). CNNIndonesia.com mengutip pernyataan Budi dari Antara.
Budi mengatakan dugaan penyadapan terhadap pihak-pihak di KPK tidak berkaitan dengan pengusutan perkara hukum. Ia menjelaskan bahwa sasaran penyadapan tidak serta-merta berarti pihak yang disasar diduga terlibat dalam suatu perkara.
KPK, kata Budi, belum menerima informasi dari Polri mengenai pimpinan atau pegawai yang diduga disadap. Ia menyebut identitas sasaran penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan.
Budi menyatakan KPK meyakini Polri akan menjelaskan proses hukum tersebut kepada publik. Ia juga menegaskan KPK menghormati langkah Polri dalam menangani perkara itu.
Menurut laporan yang sama, Polri mengumumkan penetapan empat tersangka pada 3 dan 5 November 2026 dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri AS, widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri SU.
Laporan yang sama menyebut SU belum ditahan karena sakit pascastroke. Pada 10 November 2026, Polri menggelar sidang etik terhadap AS dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Dalam rapat kerja DPR RI pada 12 November 2026, Suyudi menyebut sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, termasuk KPK. Ia juga menyebut Presiden, kementerian dan lembaga, anggota DPR, kepala daerah, kejaksaan, internal Polri, aktivis, serta mahasiswa.