
Polda Bali Tangani Tiga Perkara Narkotika
7 menit yang lalu
Vonis lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA itu tetap berlaku setelah kasasinya ditolak.
Terbit · 1 min read

KPK akan mengeksekusi hukuman terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, setelah Mahkamah Agung menolak kasasi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan rencana itu pada Senin (16/11/2026). Putusan kasasi dijatuhkan pada Kamis (29/10/2026) dalam perkara nomor 10010 K/PID.SUS/2026.
Budi mengatakan jaksa eksekusi akan menjalankan putusan sesuai ketentuan hukum. Pelaksanaan itu mencakup pidana penjara dan pembayaran uang pengganti.
Menurut Budi, pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Ia juga menyatakan penegakan hukum dalam perkara tersebut telah memenuhi aspek formil dan materiil.
Dalam catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasasi penuntut umum dan kasasi terdakwa sama-sama ditolak. Majelis yang memutus perkara dipimpin Soesilo, dengan Suradi dan Ansori sebagai anggota.
Dengan putusan kasasi itu, Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya juga menguatkan vonis tersebut.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta, dengan kurungan pengganti selama 140 hari.
Pengadilan tingkat pertama juga memerintahkan Nurhadi membayar uang pengganti Rp137.159.183.940. Jika tidak dibayar, kewajiban itu diganti pidana penjara selama tiga tahun.