
Wamenhan Ajak Pengusaha Perkuat Pertahanan Negara
17 menit yang lalu
KPK masih memusatkan penyelidikan pada pokok perkara korupsi ATR/BPN di tengah klaim Fahd Arafiq soal Rp70 miliar untuk Muktamar NU.
Terbit · 2 min read

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyelidikannya masih berfokus pada substansi dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN, di tengah klaim Fahd Arafiq bahwa ia menyerahkan Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penegasan itu kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026). "Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara," katanya.
Pokok perkara yang dimaksud mencakup dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lain oleh sejumlah oknum di kementerian tersebut.
Budi menuturkan, dalam peristiwa tertangkap tangan itu timnya menemukan uang dalam nominal cukup besar yang diduga diperoleh para oknum di Kementerian ATR/BPN. Menurut dia, uang itu tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga diduga berasal dari setoran rutin kantor pertanahan maupun kantor wilayah.
Ia menyatakan KPK mengapresiasi warga yang menyampaikan laporan setelah perkara itu naik ke tahap penyidikan. "Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK," ujar Budi.
Fahd sebelumnya mengklaim telah memberi Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar NU dan menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka. Politikus yang menjabat Ketua DPP Partai Golkar itu menyampaikan hal tersebut seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam kesempatan itu Fahd menegaskan uang tersebut menurutnya khusus untuk kepentingan organisasi NU. "KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," katanya.
Fahd juga mengaku pernah diminta Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen. Menurut Fahd, Arif kini juga berstatus tersangka dalam perkara tersebut. Ia mengaku semula menolak permintaan itu sebelum akhirnya menyerahkan dana talangan untuk Muktamar NU. "Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd seusai pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah pernyataan Fahd. "Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah," kata Ipul pada Kamis (19/11/2026).
Ipul mempertanyakan pernyataan Fahd karena menilai yang bersangkutan bukan pengurus NU, bukan panitia, dan bukan peserta Muktamar, tetapi mengaku memberi uang puluhan miliar yang disebut berasal dari hasil korupsi. Ia meminta Fahd membuktikan ucapannya. "Silahkan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab," ujarnya.