
Bappeda Sulut Evaluasi Capaian RAD-TPB
34 menit yang lalu
KPK memaparkan dugaan penggunaan perusahaan pinjaman, pengaturan proyek, dan penggelembungan harga.
Terbit · 1 min read

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah modus yang diduga digunakan dalam korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dugaan itu mencakup penggunaan nama perusahaan lain, pengaturan proyek, dan penggelembungan harga.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga memakai nama perusahaan lain agar dapat ditunjuk langsung dalam pengadaan barang dan jasa BNPB.
Budi juga menyebut ada perusahaan yang diduga telah ditetapkan untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB. KPK turut menduga harga pengadaan dinaikkan untuk memberikan uang kembali kepada oknum tersebut.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, 15 orang ditangkap; sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka berinisial BS disebut sebagai adik seorang perwira tinggi TNI berinisial S, yang ketika operasi berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi tenaga ahli kepala badan tersebut saat S masih menjabat.
Empat orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi GPS, pejabat pembuat komitmen yang merangkap kepala subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan BNPB; RE, tenaga ahli kepala BNPB; GP, direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari kalangan swasta.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang itu meliputi uang dalam berbagai mata uang, emas batangan dan tabungan emas, serta aset kripto.
KPK juga menggeledah ruangan Kepala BNPB dan beberapa ruang lain di kantor lembaga tersebut. Pada 20 Oktober 2026, KPK menyurati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif, lalu memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026.