
Spurs Kalahkan Warriors dengan Selisih 38 Poin
16 menit yang lalu
Lima tersangka perkara proyek landas pacu Bandara Rahadi Oesman diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan.
Terbit · 1 min read

Polda Kalimantan Barat menyerahkan lima tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Penyidikan perkara proyek itu mencatat kerugian negara sebesar Rp4,6 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin menjelaskan bahwa pelimpahan tahap kedua mencakup para tersangka, berkas perkara, dan barang bukti untuk proses penuntutan.
Burhanuddin mengatakan aset sitaan senilai Rp338 juta turut diserahkan. Ia menyatakan seluruh berkas, tersangka, dan aset itu telah disampaikan kepada kejaksaan agar perkara dapat segera disidangkan.
Penyerahan perkara dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026. Penyidik menuntaskan penyidikan terhadap proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2023.
Pekerjaan tersebut mencakup rekonstruksi di ujung landas pacu 17 dan landas pacu 35 serta pemasangan marka bandara. Anggaran proyek dari APBN 2023 tercatat sebesar Rp7,7 miliar; hasil penghitungan kerugian keuangan negara menyebut penyimpangan pelaksanaannya menimbulkan kerugian Rp4,6 miliar.
Tiga tersangka berasal dari pihak penyedia jasa: MAG, Direktur CV Bhadrika Abadi; MAF, komanditer; dan HAP, pemilik manfaat perusahaan. Dua lainnya merupakan penyelenggara negara, yakni ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta AHA, Kuasa Pengguna Anggaran yang juga menjabat Kepala Bandara Rahadi Oesman.
HAP tercatat dalam daftar pencarian orang yang diterbitkan Polda Kalbar mulai Juni 2026. Petugas kemudian menangkapnya di stasiun kereta api di Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026, lalu membawanya ke Pontianak untuk menjalani proses hukum sebelum diserahkan kepada jaksa.
Kelima tersangka dikenai sangkaan berdasarkan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) dan aturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023. Burhanuddin menyebut ancaman hukumannya berupa penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun.