
Kroupi Dipanggil ke Timnas Prancis
29 menit yang lalu
MA menyebut dokumen yang menjadi dasar penyetaraan hanya menerangkan kehadiran kuliah, bukan kelulusan.
Terbit · 1 min read

Mahkamah Agung mengunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan ANTARA pada Rabu (11/11/2026), putusan kasasi itu menyatakan surat keterangan tersebut tidak didukung bukti kelulusan pendidikan di luar negeri.
Putusan tersebut diputus pada Jumat (30/10/2026). MA mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam perkara terkait surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pertimbangannya, MA menyebut dokumen berupa keterangan kehadiran dan catatan akademik tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Menurut majelis, dokumen itu hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau sertifikat luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Majelis menilai penyetaraan tanpa dokumen kelulusan tersebut tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil keputusan.
Majelis mempertimbangkan pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal Senin (5/10/2026). Menurut MA, putusan itu mengubah keadaan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.
Atas perubahan keadaan hukum tersebut, MA mengesampingkan eksepsi mengenai gugatan kedaluwarsa dan kurang pihak. Majelis menyebut keadilan substantif perlu dikedepankan dan menyatakan peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan korektif untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi.
MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. MA kemudian menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal Selasa (6/8/2019) batal dan mewajibkan tergugat mencabutnya.
Putusan tersebut dikirim ke pengadilan pengaju dan diminitasi pada Selasa (10/11/2026). Perkara diputus oleh majelis yang diketuai Yulius, dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.