Melly Goeslaw Dorong Delik Biasa dalam RUU Hak Cipta

Anggota Komisi X DPR RI sekaligus musisi Melly Goeslaw meminta penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta diubah dari delik aduan menjadi delik biasa. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan usulan itu dalam diskusi kelompok terpumpun Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Melly menilai perlindungan hak cipta tidak semestinya bergantung sepenuhnya pada keberanian pencipta untuk mengadu. Ia mengatakan pembajakan kini berkembang menjadi industri ilegal terorganisasi yang meraih keuntungan besar.

Melly menuturkan lagu ciptaannya, “Apa Artinya Cinta?”, yang dinyanyikan bersama Ari Lasso pada 2005, beredar dalam versi kecerdasan buatan di platform digital dengan nama pencipta yang, menurutnya, telah diganti. Ia mengatakan keluhannya kepada platform dijawab dengan alasan bahwa siapa pun dapat mengunggah karya.

Ia mengibaratkan platform digital seperti Spotify dan iTunes sebagai toko atau supermarket. Menurut Melly, pengelola platform seharusnya ikut bertanggung jawab atas legalitas karya yang tersedia di tempat mereka.

Melly menyebut salah satu karyanya yang nama penciptanya dialihkan telah diputar hingga 4 juta kali, tetapi royalti dari pemutaran tersebut tidak mengalir kepada pencipta aslinya. Ia meminta Panitia Kerja RUU Hak Cipta Badan Legislasi DPR memasukkan mekanisme delik biasa agar aparat dapat menindak pembajakan tanpa menunggu laporan pencipta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan pemerintah akan mengusulkan perubahan melalui penguatan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta. Usulan pemerintah berupa mekanisme hibrid bersyarat: delik aduan untuk perkara yang dapat diidentifikasi secara personal oleh pemilik hak dan delik biasa bersyarat untuk pelanggaran masif, terutama di ranah digital.

Menurut Hermansyah, usulan delik biasa bersyarat ditujukan bagi pelanggaran yang berdampak terhadap perekonomian nasional dan dilakukan oleh korporasi. Ia mengatakan perubahan itu diharapkan memberi ruang bagi aparat untuk bertindak lebih proaktif terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut.

Hermansyah juga menyebut penanganan pelanggaran selama ini terkendala keharusan menunggu pengaduan. Pemblokiran sekitar 1.000 situs pada 2025, katanya, masih menghadapi persoalan mekanisme pengaduan. Pemerintah turut memasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital, termasuk kemungkinan sanksi administratif atas pelanggaran berulang.