
Subsidi dan Kompensasi Capai Rp415,8 Triliun
17 menit yang lalu
Nusron menyoroti alih fungsi lahan tanpa izin dan meminta penguatan koordinasi pencegahan tindak pidana pertanahan.
Terbit · 1 min read

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta kejahatan alih fungsi lahan menjadi fokus penanganan tindak pidana pertanahan. Menurut laporan ANTARA, ia menilai penanganan tidak cukup hanya menyangkut kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga penggunaan lahan.
Nusron menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). Menurut laporan ANTARA, Nusron menyebut terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan aturan tata ruang.
Menurut Nusron, lahan tersebut dialihfungsikan sepihak dari sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lain. Ia memperingatkan bahwa lahan persawahan atau perkebunan dapat semakin berkurang jika kejahatan alih fungsi lahan tidak mendapat perhatian.
Nusron memperingatkan bahwa habisnya sawah dapat membuat Indonesia sangat bergantung pada impor pangan dan berdampak pada kemandirian negara.
Untuk mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan, ia meminta kepala kantor wilayah BPN provinsi, kepolisian, dan kejaksaan meningkatkan koordinasi serta kolaborasi. Menurut laporan yang sama, ia juga meminta sinergi diperkuat hingga tingkat bawah agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
Nusron menyebut pencegahan perlu dimulai dari hulu, sebelum persoalan sampai ke Kementerian ATR/BPN. Ia menilai kepala desa dan perangkatnya berperan dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.
Ia mengatakan warga setempat yang memahami sejarah dan duduk perkara di suatu lokasi dapat memberi informasi terkait persoalan tanah. ANTARA mengutip Nusron: “Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana.”