
Kemnaker Umumkan Hasil Seleksi MagangHub 2026
19 menit yang lalu
Perkara pembiayaan BPRS Khasanah Ummat mencakup 21 fasilitas kepada 20 nasabah.
Terbit · 1 min read

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut laporan CNBC Indonesia, penyerahan tahap II itu berlangsung di Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Kedua tersangka berinisial TR, direktur utama BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis. Keduanya berstatus tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut keterangan OJK yang dikutip CNBC Indonesia, keduanya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan dan tujuan pemberiannya. Dugaan penyimpangan itu berlangsung pada Mei 2018 hingga September 2021.
Perkara tersebut mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum penyerahan tersangka, penyidik OJK telah menyampaikan berkas perkara tahap I kepada JPU. Pada 11 November 2026, JPU menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21.
TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sangkaan alternatifnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.
AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah dalam bentuk perubahannya, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang itu. OJK menyebut penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut rangkaian pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, dan penyidikan.
OJK menyatakan penyerahan tersangka merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, menjaga integritas industri perbankan, dan melindungi kepentingan masyarakat. OJK juga menyebut terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan.