
BPOM Dukung Pengembangan Laboratorium Terapi Sel Dharmais
19 menit yang lalu
OJK menahan tiga tersangka dan menyebut dugaan manipulasi perdagangan waran menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Terbit · 1 min read

Otoritas Jasa Keuangan menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan pengaturan transaksi Waran Seri I serta waran terstruktur yang diperdagangkan di BEI. Mereka merupakan karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S.
Penahanan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026) oleh Wahyu Budi Satriyo, pelaksana tugas pejabat yang memimpin departemen OJK untuk pengawasan dan kebijakan sektor jasa keuangan terintegrasi. Ketiganya ditempatkan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.
Wahyu mengatakan penyidik mempertimbangkan risiko para tersangka tidak kooperatif dan dapat menghambat proses penyidikan. OJK menyatakan penahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap menghormati hak tersangka dan asas praduga tidak bersalah.
Satu orang lain berinisial TGB alias T, yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini, sedang menjalani proses hukum pada perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya. OJK menduga keempat orang itu terlibat dalam praktik yang menciptakan gambaran menyesatkan tentang aktivitas perdagangan, kondisi pasar, atau harga efek.
Dugaan manipulasi itu berkaitan dengan transaksi pada 29 Mei 2023 atas Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk berkode CHEM-W dan PT Era Media Sejahtera Tbk berkode DOOH-W. Efek lain yang disebut ialah waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Menurut dugaan penyidik, para tersangka menggunakan identitas orang lain untuk membuka serta mengelola sejumlah rekening efek. Pendanaan transaksi juga diduga dilakukan melalui rekening bank milik pihak lain, dengan perkiraan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Wahyu menyebut perkara tersebut berawal dari pengawasan dan pemeriksaan OJK, lalu berlanjut ke penyelidikan dan penyidikan. Surat perintah penyidikan diterbitkan sejak Mei 2026.
Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana. OJK mengatakan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara serta menyatakan penguatan pengawasan dan penegakan hukum ditujukan untuk menjaga integritas pasar modal dan perlindungan investor.