
Pengadilan Izinkan Najib Jalani Tahanan Rumah
10 menit yang lalu
Penasihat hukum Silmy Karim menyoroti keterangan jaksa mengenai OTT dan dakwaan pemerasan.
Terbit · 1 min read

Penasihat hukum Silmy Karim, Soleman B. Ponto, menyatakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Menurut laporan CNN Indonesia, Soleman menilai perkara pemerasan yang menjerat Silmy akan sulit dibuktikan.
Soleman menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan jaksa menyebut ketiadaan OTT tidak menghalangi penuntutan dalam perkara tersebut.
Soleman menilai keterangan itu berbeda dari pemberitaan ketika KPK menangkap sejumlah pihak lain, yang menurutnya menimbulkan kesan Silmy juga terkena OTT. Ia mengatakan perkara tersebut sejak awal dibingkai sebagai tertangkap tangan, sedangkan yang dipersoalkan kini adalah pemerasan.
Advokat Abdul Gafur Sangaji mengatakan tanggapan jaksa pada pokoknya mengulang surat dakwaan. Menurut Gafur, jaksa menyatakan perbuatan Silmy belum diuraikan secara komprehensif dan akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.
Menurut Gafur, Silmy bukan bagian dari angka Rp168,9 miliar dan hanya dikaitkan dengan Rp1,2 miliar. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari pihak penasihat hukum.
Silmy mengatakan ia datang sendiri ke Gedung KPK pada malam 3 Juni 2026 untuk bersikap kooperatif. Menurut Silmy, saat itu tidak ditemukan uang atau benda terkait perkara pada dirinya; ia juga menyatakan tidak pernah ada OTT terhadapnya.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai Rp168,9 miliar. Dakwaan menyebut perbuatan itu dilakukan bersama sejumlah pejabat dan pegawai imigrasi, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.