
Indonesia U-17 Bidik Kemenangan atas Afghanistan
17 menit yang lalu
PMKRI mendukung penegakan hukum terhadap korporasi karhutla dan meminta perlindungan bagi warga terdampak.
Terbit · 1 min read

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendukung Polri menindak perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menelusuri pihak yang mengatur di balik kasus tersebut.
Ketua Presidium PP PMKRI Christian A. D. Rettob menyampaikan sikap itu di Jakarta, Minggu (15/11/2026). Ia meminta penangkapan aktor intelektual, pembekuan aset, serta pencabutan izin konsesi perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri yang terbukti sengaja membakar lahan.
PMKRI juga meminta pemerintah melindungi kesehatan dan hak kemanusiaan warga yang terdampak karhutla. Usulan yang disampaikan mencakup pengobatan darurat tanpa biaya, ketersediaan oksigen bersih, serta evakuasi anak-anak dan lansia.
Organisasi itu turut mendorong pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil. Mereka juga meminta evaluasi izin pemanfaatan hutan dan lahan, termasuk hak guna usaha, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, serta izin tambang di kawasan gambut dan hutan.
Hingga Oktober 2026, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka perkara karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin menyampaikan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis (29/10/2026) bahwa empat korporasi tersebut merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya perusahaan dalam negeri.
Asep mengatakan Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.
BNPB menyebut karhutla menurun di sebagian besar wilayah Indonesia, tetapi peningkatan kasus di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi sorotan. Data nasional yang disampaikan Berton Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, pada Jumat (13/11/2026) mencatat 283 titik api yang dipantau dan 764 hektare lahan dalam penanganan.