
Komunitas Kresek Edukasi Warga Kudus soal Sampah
10 menit yang lalu
Polisi menangkap lima tersangka dan menyita ratusan dokumen yang diduga palsu dalam pengungkapan di Jakarta Utara.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, Polsek Koja, Jakarta Utara, mengungkap praktik pembuatan KTP dan SIM palsu yang dipasarkan lintas provinsi. Polisi menangkap lima orang yang berstatus tersangka dalam penggerebekan di Koja.
Penggerebekan berlangsung di sebuah rumah di kawasan Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, pada Minggu (8/11/2026) pukul 00.10 WIB. Kapolsek Koja Andry Suharto menyampaikan keterangan itu di Jakarta pada Senin.
Menurut Andry, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Tim operasional Reserse Kriminal Polsek Koja yang dipimpin Ipda Ruswandi kemudian menyelidiki dan menggerebek rumah itu.
Polisi mengamankan lima tersangka berinisial RK, FFD, R, SS, dan YPW. Berdasarkan pemeriksaan sementara, praktik tersebut telah berjalan selama tiga bulan.
Andry mengatakan para tersangka menggunakan WhatsApp Bisnis yang terhubung dengan Facebook untuk mencari pelanggan dari berbagai provinsi. Empat tersangka, yakni RK, FFD, R, dan SS, bertugas mencari pelanggan serta membuat dokumen.
Dokumen diedit menggunakan aplikasi PicsArt, dicetak pada kertas overlay dengan komputer, lalu ditempelkan pada bahan PVC. Setelah dipotong dan dipres menggunakan mesin khusus, dokumen dikirim kepada pemesan melalui jasa ekspedisi.
Tersangka YPW disebut bertugas mengirimkan dokumen. Menurut keterangan polisi, pemesan mentransfer pembayaran ke rekening para pelaku setelah barang diterima.
Tarif yang disebutkan Andry adalah Rp200 ribu untuk KTP palsu, Rp300 ribu untuk SIM C, Rp600 ribu untuk SIM A, Rp1,1 juta untuk SIM B1 Umum, dan Rp1,4 juta untuk SIM B2 Umum. Polisi menyita 129 SIM yang diduga palsu, 12 KTP palsu, komputer, dua printer, mesin laminating, dan bahan PVC.
Polisi masih memburu seorang berinisial N yang masuk daftar pencarian orang. Berdasarkan keterangan para tersangka, N diduga menyediakan sejumlah peralatan dan mengajari mereka mencetak dokumen palsu; Andry menyebut ancaman hukuman maksimal dalam perkara itu 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.