
Irfan Jaya Terima Tak Dipanggil Timnas
47 menit yang lalu
Saldi meminta pemerintah dan DPR membandingkan kontribusi pajak vape dengan rokok konvensional.
Terbit · 1 min read

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta pemerintah dan DPR menyampaikan data kontribusi pajak vape atau rokok elektrik dibandingkan rokok konvensional. Menurut laporan iNews.id, ia menyampaikan permintaan itu dalam sidang pleno pengujian Undang-Undang Kesehatan.
Sidang tersebut membahas Permohonan Nomor 363/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (2) UU Kesehatan. Laman MK mengutip pernyataan Saldi pada Jumat (13/11/2026).
Saldi mempertanyakan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan masyarakat. Ia juga menyoroti rekomendasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan atau larangan rokok elektrik.
Dalam sidang itu, Saldi menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merekomendasikan pengaturan larangan penggunaan rokok elektrik. Ia juga menyatakan Kepolisian melarang penggunaan vape di lingkungan internalnya.
Saldi turut menyebut Singapura telah menerapkan larangan penggunaan vape. Laporan iNews.id tidak merinci kebijakan atau waktu penerapan larangan tersebut.
Menurut Saldi, data penerimaan pajak diperlukan untuk membandingkan kontribusi vape dengan rokok konvensional. Ia meminta pemerintah, terutama, memberikan statistik mengenai sumbangan pajak vape kepada negara.
Saldi mempertanyakan apakah kontribusi pajak vape sebanding dengan dampak kesehatannya. Ia meminta data tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan mengenai rokok elektrik.