
Sembilan Aktivitas di Balai Kota Bandung
20 menit yang lalu
Syahganda menilai pandangan hukum Yusril mewakili Presiden, sementara Gibran sebelumnya menyebut mendapat saran berbeda.
Terbit · 1 min read

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menempuh langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah SMA. Menurut laporan CNN Indonesia, Syahganda menilai saran tersebut tidak mungkin disampaikan Prabowo.
Syahganda menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026). Ia mengaitkan penilaiannya dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Yusril sebelumnya menyatakan putusan kedua lembaga itu bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh. Syahganda menilai pandangan Yusril tersebut mencerminkan sikap hukum Prabowo.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda, seperti dikutip CNN Indonesia dari detikcom.
Sebelumnya, Gibran mengatakan Prabowo menyarankannya tetap berjuang di PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari SD hingga S-1. Ia juga menyebut mendapat saran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
Yusril menjelaskan perkara tersebut telah diputus oleh MK dan MA. Ia menyampaikan pernyataan itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA juga telah final. Ia mengatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas kedua putusan tersebut.
Yusril juga menyebut Gibran tidak dapat mengajukan banding dalam perkara di MA karena bukan tergugat intervensi. Dalam perkara itu, menurut Yusril, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.