
Prabowo Bahas Persiapan Musim Hujan dan Nataru
18 menit yang lalu
UU menetapkan batas jam kerja, aturan lembur, serta hak istirahat dan cuti pekerja.
Terbit · 1 min read

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan berlaku efektif sejak 28 Oktober 2026. Menurut laporan CNNIndonesia.com pada Senin (9/11/2026), undang-undang itu menetapkan waktu kerja maksimal 40 jam dalam sepekan.
Pasal 115 ayat (2) mengatur dua skema kerja: tujuh jam sehari selama enam hari kerja dalam sepekan, atau delapan jam sehari selama lima hari kerja.
Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku mutlak bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu. Pengaturannya akan ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Pemerintah.
Pasal 116 menyatakan pekerja tidak boleh dipekerjakan melebihi jam kerja normal tanpa persetujuan mereka. Perintah lembur harus disampaikan secara tertulis atau melalui media digital.
Laporan yang sama menyebut lembur dibatasi paling lama empat jam sehari dan 18 jam dalam sepekan. Perusahaan wajib membayar upah lembur sebesar 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan dua kali upah sejam untuk jam berikutnya.
Upah sejam dihitung dengan membagi jumlah upah pokok dan tunjangan tetap dengan 173. Perhitungan itu menggunakan rata-rata jam kerja bulanan bagi pekerja dengan sistem 40 jam sepekan.
Pasal 118 mengatur waktu istirahat sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja empat jam berturut-turut; waktu ini tidak dihitung sebagai jam kerja. Pekerja berhak atas istirahat mingguan satu hari untuk skema enam hari kerja atau dua hari untuk skema lima hari kerja.
Pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi jatah cuti tahunan, sedangkan pekerja yang telah bekerja berturut-turut selama lima tahun berhak atas istirahat panjang hingga 30 hari kalender.