
Baznas Ajak Kampus Perkuat Ekosistem Zakat
19 menit yang lalu
Edward Omar Hiariej menjelaskan penipuan dapat memiliki aspek perdata dan pidana, bergantung pada peristiwanya.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur dapat berkembang menjadi perkara pidana. Ia menyebut penipuan memiliki dimensi perdata sekaligus pidana.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu (11/11/2026). Eddy menjelaskan bahwa penipuan diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Menurut laporan yang sama, Eddy mengatakan hubungan debitur dan kreditur pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menjadi peristiwa pidana. Karena itu, ia menekankan kedua pihak perlu memahami perspektif perdata dan pidana.
Dalam hukum perdata, Eddy menjelaskan, penipuan berkaitan dengan keadaan sebelum perjanjian terbentuk atau pada tahap prakontrak. Ia menilai perusahaan pembiayaan dan kreditur perlu memeriksa kemampuan calon debitur memenuhi kewajibannya.
“Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) pra-kontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak,” kata Eddy.
Eddy juga menerangkan Pasal 1328 KUHPerdata mengatur penipuan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perjanjian, dengan memperhatikan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320. Kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif yang, bila tidak terpenuhi, dapat membuat perjanjian dimintakan pembatalan.
Ia menyebut paksaan, kesesatan, dan penipuan sebagai keadaan yang dapat menjadi dasar permintaan pembatalan perjanjian. Menurut Eddy, pemeriksaan kelayakan dan kemampuan calon debitur sebelum perjanjian dibuat dapat membantu mencegah persoalan hukum dalam hubungan pembiayaan.