Yusril: Putusan MA soal Pendidikan Gibran Final

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Menurut laporan ANTARA, Yusril menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Putusan tersebut terkait perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan kementerian mencabut surat tersebut.

Yusril menjelaskan putusan itu berlaku surut sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019. Ia mengatakan MA menilai tetap berwenang mengadili perkara meski gugatan diajukan setelah melewati batas waktu, karena persoalannya dinilai menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Menurut Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan itu karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah direktur jenderal tersebut. Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA.

Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan peninjauan kembali dan akan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA. Pernyataan tersebut merupakan perkiraan Yusril, bukan keterangan bahwa salinan telah diterima atau putusan telah dilaksanakan.

Yusril menyebut pelaksanaan putusan MA dapat membuat objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi ada. Dalam perkara di PTUN itu, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi; tindak lanjut putusan MA dan Mahkamah Konstitusi, menurut Yusril, diserahkan kepada Gibran.