
Telur Rebus dan Almond untuk Kesehatan Otak
17 menit yang lalu
BNPB mencatat 2.397 kejadian bencana hingga dasarian kedua November 2026, didominasi karhutla dan banjir.
Terbit · 2 min read

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.397 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia hingga dasarian kedua November 2026. Jumlah itu didominasi bencana hidrometeorologi, terutama kebakaran hutan dan lahan serta banjir.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan data tersebut dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dari total kejadian itu, 1.096 di antaranya merupakan karhutla dan 647 kejadian banjir.
"Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi," kata Kristomei.
Kristomei, yang baru satu bulan empat hari menjabat sebagai Kepala BNPB, menilai pola bencana hidrometeorologi di Indonesia sebenarnya dapat diprediksi dengan akurat mengikuti siklus musim kemarau dan musim hujan. Menurutnya, ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, dan karhutla semestinya diantisipasi lebih awal melalui pembacaan data curah hujan serta kesiapsiagaan di lapangan.
Ia membedakan kondisi itu dengan bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api yang waktu kemunculannya belum bisa diprediksi. "Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri," ujarnya.
Memasuki November 2026, prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sejumlah daerah di utara garis khatulistiwa, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah masuk musim hujan. Kawasan itu mulai dilanda bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, atau angin kencang.
Di sisi lain, beberapa daerah di selatan khatulistiwa, contohnya Papua Selatan, masih menjalani kemarau dan kekeringan, bahkan masih ditemukan kebakaran lahan.
Menghadapi ancaman yang berulang itu, Kristomei menegaskan tiga prinsip penanganan bencana yang harus diperkuat. Prinsip pertama adalah kecepatan respons, sebab keterlambatan berisiko menambah korban jiwa maupun kerugian harta benda. Kedua, integrasi seluruh kekuatan, yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TNI, Polri, warga, dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah.