
Li Qiang Dorong Kerja Sama China-Thailand
8 menit yang lalu
Program kesehatan bergerak mendekati warga, dari pemeriksaan penyakit hingga layanan di wilayah terpencil.
Terbit · 2 min read

Penyemprotan rumah untuk memulai pemberantasan malaria di Kalasan pada 1959 menjadi gambaran pendekatan kesehatan yang mendatangi warga. Kini, pemeriksaan kesehatan gratis dan pencarian aktif kasus penyakit menjadi bagian dari upaya serupa.
Pada 12 November 1959, Presiden Soekarno menyemprot dinding rumah warga di Desa Kalasan, sekitar 10 kilometer di timur Kota Yogyakarta. Aksi itu menandai dimulainya pemberantasan malaria secara massal dengan penyemprotan insektisida DDT.
Petugas Dinas Pembasmian Malaria kemudian mendatangi rumah-rumah di Jawa, Bali, dan Lampung, sekaligus memberikan penyuluhan. Lembaga itu dibentuk pada 1959 ketika Johannes Leimena menjabat Menteri Kesehatan.
Pada Januari 1963, dinas tersebut berganti menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria. Bersama WHO dan USAID, lembaga itu menargetkan malaria dapat dihapus dari Indonesia pada 1970, tetapi sasaran tersebut tidak tercapai.
Lima tahun setelah kegiatan di Kalasan, sekitar 63 juta penduduk telah terlindungi. Tanggal 12 November 1964 kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama.
Hari Kesehatan Nasional ke-62 pada 12 November 2026 mengangkat tema Sehat untuk Semua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong perubahan dari layanan yang menunggu orang sakit menjadi upaya menjaga kesehatan warga secara aktif.
Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 114 juta penduduk di 514 kabupaten/kota telah mengikuti Cek Kesehatan Gratis hingga 1 November 2026. Lebih dari 8 juta peserta diketahui memiliki hipertensi atau diabetes tanpa gejala, sedangkan lebih dari 700 ribu kasus tuberkulosis ditemukan melalui pemeriksaan aktif tahun ini; 90 persen pasien yang ditemukan telah memulai pengobatan.
Kementerian Kesehatan menyebut pengobatan gratis selama 15 hari pertama tersedia bagi peserta Cek Kesehatan Gratis yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Perawatan selanjutnya dapat dilanjutkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional, yang disebut telah mencakup 284 juta orang atau sekitar 98 persen penduduk.
Hingga Juli 2026, sebanyak 414 kabupaten/kota telah mencapai eliminasi malaria. Kementerian Kesehatan mencatat 706.297 kasus malaria pada 2025. Enam provinsi di Tanah Papua menyumbang sekitar 95 persen dari jumlah tersebut, dan Kabupaten Mimika mencatat kasus terbanyak secara nasional.
Pemerintah menargetkan penemuan 800 ribu kasus malaria baru tahun ini melalui strategi temukan, obati, dan kendalikan. Kementerian Kesehatan menyebut pembiayaan, rendahnya penemuan kasus, dan kondisi geografis Papua sebagai hambatan; Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya, yang mencapai status bebas malaria pada 2025, menjadi contoh kemajuan di kawasan tersebut.