
Dirut Pelindo Mengajar Siswa di Sekayu
11 menit yang lalu
Fadli menyatakan pandangannya soal istilah pemerkosaan massal merupakan pendapat pribadi.
Terbit · 1 min read

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengecam kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. Penegasan itu disampaikan setelah insan perfilman mengkritik pandangannya tentang istilah pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut.
Melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (21/11/2026), Fadli menyatakan tidak menyangkal terjadinya pemerkosaan. Ia menilai istilah massal perlu didukung fakta dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fadli menjelaskan, keberatannya muncul karena ia menganggap istilah massal berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis. Ia menegaskan pandangan itu merupakan pendapat pribadi, bukan arahan dalam penulisan sejarah nasional.
Ia juga menyatakan tidak ikut menulis atau mengarahkan buku sejarah tersebut. Menurut Fadli, penulisnya adalah para sejarawan yang memiliki latar belakang profesi di bidang sejarah.
Sebelumnya, produser film "Para Perasuk", Siera Tamihardja, mengkritik Fadli saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik di Festival Film Indonesia 2026. Acara itu berlangsung di Jakarta pada Jumat (20/11/2026).
Kritik Siera merujuk pada pernyataan Fadli pada Juni 2025. Ketika itu, Fadli mempertanyakan bukti penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998 mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.
Komnas Perempuan menyatakan laporan TGPF memuat 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi. Dari jumlah itu, sebanyak 52 merupakan kasus perkosaan dan 14 perkosaan disertai penganiayaan; sisanya terdiri atas 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual serta sembilan kasus pelecehan seksual.
Komnas Perempuan menjelaskan, rincian identitas korban tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik. Pembatasan itu bertujuan melindungi korban dan keluarganya dari risiko kekerasan lanjutan.