Kemenperin Dorong Insentif untuk Kendaraan Hybrid

Kementerian Perindustrian mendorong insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV. Menurut laporan Suara.com, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut kebijakan itu ditujukan untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Sarmuji menyampaikan usulan tersebut setelah bertemu dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menyatakan insentif tidak harus berbentuk keringanan pajak.

Salah satu opsi yang dibahas adalah kemudahan operasional, seperti pengecualian aturan ganjil genap dan fasilitas parkir khusus. Sarmuji juga menyebut penyediaan pengisi daya sebagai kemungkinan fasilitas bagi kendaraan yang masih memerlukannya.

Menurut laporan yang sama, insentif selama ini lebih banyak diberikan kepada kendaraan listrik berbasis baterai penuh (BEV). Skema tambahan untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih dirumuskan.

Sarmuji mengatakan pemerintah juga mengkaji kemungkinan penyesuaian pajak untuk segmen tersebut, tetapi besarannya tidak harus sama dengan insentif BEV. Ia menyatakan insentif diperlukan agar industri tumbuh dan manfaatnya dirasakan masyarakat serta negara.

Menurut Sarmuji, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih menggunakan baterai sekaligus mesin pembakaran internal (ICE). Ia menilai penggunaan komponen mesin yang sudah diproduksi dapat membantu industri komponen lokal menyesuaikan diri secara bertahap.

Sarmuji mengatakan insentif akan didorong secepatnya dan ditargetkan diupayakan tahun ini. Ia menyebut kenaikan harga BBM sebagai momentum untuk memperkuat industri kendaraan berbasis baterai dengan beragam teknologi.

Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyambut positif inisiatif Kementerian Perindustrian. Ia berharap kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor serta menjaga dan mengembangkan ekosistemnya.