
BBPOM Jakarta Edukasi Warga Kepulauan Seribu
19 menit yang lalu
ANTARA mengulas penelitian dan pengumpulan arsip di balik pengusulan para penerima gelar.
Terbit · 1 min read

Sebanyak 19 tokoh menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut laporan ANTARA, penganugerahan itu menyoroti penelitian dan pengumpulan arsip yang mendukung pengusulan para tokoh.
Nama-nama tersebut dibacakan di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026). Mereka berasal dari 12 provinsi, sementara pada 2025 terdapat 10 penerima gelar.
Salah satu penerima ialah Sultan Ibrahim Chaliluddin, raja terakhir Kesultanan Paser. Ia menjalani pengasingan selama 12 tahun di Cianjur, Jawa Barat, dan wafat pada 19 Oktober 1930; makamnya berada di dekat makam Pangeran Hidayatullah, bangsawan Banjar yang juga diasingkan ke kota tersebut.
Laporan ANTARA menyebut Pemerintah Kabupaten Paser mengadakan seminar mengenai Sultan Ibrahim pada November 2024, lalu seminar nasional di Balikpapan setahun kemudian. Sejarawan merujuk dokumen pemerintah Hindia Belanda, termasuk kronik Johan Eisenberger terbitan 1936, sedangkan ahli waris Sultan Ibrahim di Cianjur menyimpan arsip kolonial.
Pengusulan gelar bermula dari kabupaten atau kota melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, kemudian berlanjut ke tingkat provinsi dan pusat. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menimbang usulan sebelum disampaikan kepada Presiden.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang memimpin dewan tersebut, menyebut jumlah penerima tahun ini termasuk yang memecahkan rekor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengajak masyarakat menghormati para pahlawan, termasuk mereka yang belum dikenal publik.
Sejumlah pengusulan memerlukan waktu panjang. Keluarga Letkol Moch. Sroedji mencatat upaya pengusulan dimulai pada 1972, sedangkan Sulawesi Selatan mengajukan Jenderal M. Jusuf sejak 2018; warga Negeri Rohomoni di Pulau Haruku juga menyampaikan nama A.M. Sangadji kepada DPRD provinsi pada 2021.
ANTARA mencatat sebagian tokoh berjuang atau wafat jauh dari daerah asal, sehingga riwayat mereka tersebar di berbagai tempat. Keputusan Presiden Nomor 93/TK/2026 menetapkan penganugerahan tersebut, tetapi pengenalan para tokoh kepada masyarakat masih memerlukan upaya lanjutan, seperti pengolahan riset menjadi bacaan sekolah, biografi, atau arsip digital.