
Pemerintah Siapkan Pembiayaan UMKM
15 menit yang lalu
Integrasi data bersama KKP diharapkan mempermudah nelayan yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Terbit · 1 min read

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut integrasi data nelayan diperlukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Langkah itu diharapkan memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), Wahyudi mengatakan keberhasilan program diukur dari kemudahan akses nelayan terhadap BBM. Ia berharap manfaat subsidi dirasakan keluarga nelayan yang berhak.
Selain integrasi data, ia menilai koordinasi lintas sektor dan peningkatan mutu pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga diperlukan. BPH Migas menyatakan berkomitmen menjaga kebutuhan BBM subsidi untuk mendukung taraf hidup dan perekonomian nelayan.
Integrasi data BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi bagian dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, penyaluran, dan harga jual eceran BBM.
Wahyudi mengatakan nelayan di Kabupaten dan Kota Cirebon telah menggunakan aplikasi Xstar. Program KKP, antara lain Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), dapat dipadukan melalui aplikasi tersebut untuk mendukung layanan BBM bersubsidi.
Ia menjelaskan bahwa data teknis sedang diperbarui untuk mendukung penilaian kelayakan kapal yang akan melaut dalam memperoleh akses BBM subsidi sebagai modal melaut.
SPBUN 3845120 di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, melayani sekitar 300 nelayan dari Desa Citemu dan Desa Bandengan. Volume penyalurannya saat ini sekitar 198 ribu liter per bulan.
Wahyudi memperkirakan volume tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah nelayan dan frekuensi mereka melaut. Ia juga mengingatkan nelayan agar membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak menyimpannya terlalu lama demi keselamatan, serta tidak menyalahgunakan atau menjual kembali BBM bersubsidi.