
BP BUMN Siapkan Tiga Proyek Strategis di Aceh
11 menit yang lalu
BRAN mendorong penyelarasan data dengan Kementerian Kehutanan untuk menangani konflik agraria di kawasan hutan.
Terbit · 1 min read

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan untuk mempercepat penanganan konflik agraria dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo membahas penyelarasan data itu dalam audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dedi menyatakan keputusan tidak seharusnya hanya bertumpu pada peta administratif karena peta tersebut belum tentu menggambarkan keadaan di lapangan.
Ia menyebut tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria yang berlangsung lama, dan deforestasi sebagai persoalan yang perlu ditangani. Menurut Dedi, penyelesaian memerlukan data yang selaras, kepastian status hukum, serta pemeriksaan kondisi faktual.
Data sementara dari sejumlah sumber yang dihimpun BRAN menunjukkan sekitar 3,4 juta hektare persoalan agraria berada di kawasan hutan. Dari angka itu, sekitar 2,61 juta hektare terindikasi berkaitan dengan konflik yang beririsan dengan kawasan hutan.
BRAN juga mencatat 15.655 bidang tanah terindikasi berada dalam kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih memerlukan pendalaman dan penyelarasan data.
Dedi mengatakan seluruh angka tersebut perlu diperiksa bersama dengan mencocokkan peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat. Ia menyebut langkah itu diperlukan untuk melindungi hak masyarakat yang berhak, menjaga aset negara, dan mencegah kekeliruan kebijakan yang berdampak pada kawasan hutan.