
Pemkot Jakut Gelar Dialog Seni Budaya Pesisir
14 menit yang lalu
BRAN mendorong penyelesaian konflik agraria yang memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Terbit · 1 min read

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan penyelesaian konflik agraria perlu mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan hutan. Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan hal itu di Jakarta pada Selasa (17/11/2026).
Dedi menyebut koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta kementerian dan lembaga terkait sebagai jalur untuk mengarahkan penyelesaian konflik. Langkah itu dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsi yang disebutkan mencakup penataan batas kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, serta bentuk pemberdayaan lainnya.
BRAN berharap pendekatan tersebut memberi landasan hukum yang lebih kuat, meredam kemungkinan konflik, dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. “Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan,” kata Dedi.
BRAN juga akan mendorong koordinasi teknis untuk menyelaraskan data, melakukan verifikasi lapangan, menyusun peta prioritas, dan menentukan mekanisme penyelesaian konflik bersama instansi terkait.
Dedi mengaitkan langkah itu dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia menyebut keberhasilan reforma agraria perlu dinilai dari penyelesaian konflik, kepastian penghidupan bagi keluarga, serta terjaganya kelestarian hutan, bukan hanya luas tanah yang ditata. Dedi menegaskan kepentingan masyarakat dan perlindungan hutan perlu berjalan beriringan.