
Kroupi Dipanggil ke Timnas Prancis
29 menit yang lalu
Integrasi data melibatkan 50 kementerian dan lembaga, dengan 51.120.480 transaksi tercatat hingga Oktober 2026.
Terbit · 2 min read

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan melibatkan 50 kementerian dan lembaga. Menurut laporan CNNIndonesia.com, hal itu disampaikan dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026.
Forum tersebut digelar pada Selasa (10/11/2026). Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pengelolaan data yang andal menjadi dasar bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan daya saing nasional.
Yusril menyatakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif memerlukan informasi mengenai subjek hukum yang dikelola secara andal. Ia mengatakan integrasi data perlu dilakukan melalui sistem yang saling terhubung, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik di satu institusi.
Menurut Yusril, kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada instansi yang memproduksinya. Pertukaran informasi dilakukan dengan menyelaraskan standar, metadata, kode referensi, dan sistem.
Ia menyebut pendekatan tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan integrasi memerlukan komitmen kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.
Supratman menyebut data administrasi hukum Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan untuk pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan. Ia mengatakan integrasi diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk berulang kali menyampaikan data yang sama.
Supratman berharap komitmen integrasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan di masing-masing instansi. Ia juga menyebut upaya itu sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan keterhubungan data.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menyebut terdapat 51.120.480 transaksi pemanggilan data pada 2023 hingga Oktober 2026. Rinciannya 7.806.839 transaksi pada 2023, 5.323.945 pada 2024, 17.216.166 pada 2025, dan 20.773.530 hingga Oktober 2026.
Menurut laporan yang sama, Widodo mengatakan data tersebut dimanfaatkan untuk berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK.