
Polres Bitung Catat 12 Kecelakaan Saat Operasi Patuh
21 menit yang lalu
Pembahasan RUU Hak Cipta ditargetkan dibawa ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang pada 12 Desember 2026.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan ANTARA, Badan Legislasi DPR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sepakat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. RUU itu ditargetkan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR pada 12 Desember 2026.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, Senin (9/11/2026). Diskusi dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Martin Manurung dan dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar beserta jajarannya.
Martin mengatakan pembahasan daftar inventarisasi masalah perlu dilakukan lebih terarah agar pembahasan di rapat berlangsung konstruktif dan tidak berlarut-larut. “Kita perlu membedah dan memahami DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) ini dengan lebih baik melalui FGD agar pembahasan di ruang rapat dapat berlangsung secara konstruktif dan tidak berlarut-larut. Target kita, pembahasan RUU ini dapat berjalan lancar sehingga sebelum penutupan masa sidang 12 Desember sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna DPR,” kata Martin membuka diskusi.
Dalam pengantar diskusi, Hermansyah memaparkan bahwa RUU tersebut memuat 1.117 daftar inventarisasi masalah dan 736 penjelasan. Materi itu dikelompokkan dalam empat klaster, yakni penyesuaian teknologi, tata kelola royalti, perlindungan hak cipta lintas sektor, serta penegakan hukum.
Pada klaster teknologi, pemerintah dan DPR menyepakati prinsip bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan kecerdasan buatan tidak mendapat perlindungan hak cipta, karena kecerdasan buatan diposisikan sebagai alat bantu. “Salah satu poin krusial yang disepakati antara pemerintah dan DPR adalah penegasan bahwa karya yang dihasilkan 100 persen murni oleh AI tidak akan mendapat perlindungan hak cipta,” kata Hermansyah.
Klaster teknologi juga mengusulkan perlindungan terhadap bentuk pelanggaran baru, seperti manipulasi ekspresi, suara, atau gambar tokoh publik dan tokoh agama di media sosial yang dapat merusak reputasi serta merendahkan martabat seseorang. RUU itu turut mencakup penyesuaian terhadap kecerdasan buatan dan penambangan teks serta data.
Untuk tata kelola royalti, RUU diarahkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterhubungan data pengelolaan royalti. Reformasi kelembagaan yang diusulkan mencakup penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif di sektor musik dan bukan musik.
Pada klaster perlindungan lintas sektor, pemerintah mengusulkan karya jurnalistik masuk sebagai objek hak cipta untuk melindungi hak ekonomi perusahaan pers dari eksploitasi platform digital berbasis kecerdasan buatan. Usulan lain mencakup hak jual kembali bagi seniman seni rupa serta hak pinjam publik bagi penulis buku di perpustakaan publik.
Hermansyah menyebut RUU juga mengusulkan mekanisme dynamic injection agar aparat penegak hukum dapat lebih lincah memblokir situs pembajakan. Selain itu, RUU mengusulkan skema delik biasa yang dipadukan dengan delik aduan khusus untuk menindak pembajakan terorganisasi yang berdampak pada perekonomian nasional.
Martin mengatakan pengelompokan 1.117 daftar inventarisasi masalah dimaksudkan agar pembahasan dapat berlangsung simultan dan para pihak memahami struktur RUU sebelum pembahasan resmi di tingkat Badan Legislasi. Ia menyebut jadwal badan tersebut padat karena pembahasan RUU Masyarakat Adat juga ditargetkan selesai tahun ini.
ANTARA menyebut sejumlah peserta FGD yang memberi tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah, antara lain anggota Komisi X DPR Melly Goeslaw dan Elfonda Mekel atau Once Mekel, anggota Komisi VII Banyu Biru Djarut, serta anggota Komisi II DPR Aria Bima.